Kukuhkan Kaper BKKBN Jatim, Gubernur Khofifah Inginkan BKKBN Wujudkan Keluarga Berkualitas

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur (Kaper BKKBN Jatim), Dra. Maria Ernawati, M.M. di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (10/1/2022).

Baca juga: Ombusdman RI Minta Kemensos Tindaklanjuti LAHP, Berikut Temuan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Tersebut

Pengukuhan ini berdasarkan SK Kepala BKKBN, nomor: 39/KP.05.01/PEG/2021, tanggal 20 Desember 2021. Sebelumnya, Dra. Maria Ernawati, M.M. menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. 

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah meminta Kaper BKKBN Jatim yang baru dilantik untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui intervensi pada permasalahan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Hal ini dikarenakan tiga hal tersebut menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 

Baca juga: Kaper BKKBN Jatim dan Rektor Unair Audiensi Percepat Strategi Penurunan Stunting

Khofifah menegaskan bahwa Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) masih sangat relevan, wujudkan keluarga berkualitas dengan perencanaan persiapan berkeluarga, pengaturan jarak kelahiran melalui pendekatan budaya dan perspektif keagamaan.

“Bersama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim saya harap BKKBN dapat memberikan kontribusi lebih signifikan lagi dalam mempercepat peningkatan IPM di Jatim, menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Perkawinan Anak di Jatim dan pencapaian target penurunan Stunting sesuai target Nasional ke Angka 14% di tahun 2024, ” kata orang nomor satu di Jatim.

Baca juga: Jelang pergantian tahun Korem 084/Bhaskara Jaya gelar do'a bersama.

Menurutnya, peran BKKBN dalam percepatan penurunan stunting melalui pembentukan Tim Pendamping Keluarga sangat fundamental. BKKBN Jatim bisa memberikan dukungan pada layanan intervensi spesifik maupun sebagai penanggung jawab dalam layanan intervensi sensitif.

Baca juga: Babinsa Simokerto Patroli dan Komsos Wilayah

“Kami harap BKKBN Jatim dapat melakukan pendekatan multi sektoral yang terintegrasi untuk penanganan penurunan stunting baik bersama dengan TP PKK, tenaga Kesehatan, TNI, Kepolisian dan instansi terkait lainnya secara komprehensif. BKKBN bisa bersinergi dalam mengidentifikasi dan mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting agar mendapatkan penanganan yang tepat, ” pintanya.

Kementerian Kesehatan baru saja mengumumkan Hasil Studi Satus Gizi Balita Indonesia (SSGI) 2021. Berdasarkan Hasil SSGI 2021, angka stunting secara nasional menunjukkan perbaikan dengan turunnya tren sebesar 3, 3 persen dari 27.7 persen tahun 2019 menjadi 24, 4 persen tahun 2021. 

Baca juga: Perhutani KPH Lawu Ds Serahkan Dana Sharing Produksi Kayu Dan Non Kayu Kepada Lmdh Senilai 980 Juta

Sama halnya dengan Provinsi Jawa Timur turut mengalami tren yang sama dengan penurunan sebesar 3, 35 persen dari 26, 86 persen pada tahun 2019 menjadi 23, 5 persen di tahun 2021. 

“Namun meskipun mengalami penurunan, kita tidak boleh berpuas diri permasalahan stunting masih jadi PR kita bersama, ” jelas Khofifah. 

Selain permasalahan stunting, lanjut gubernur perempuan pertama di Jatim itu, permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) turut menjadi perhatian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, semenjak pandemi Covid-19 Angka Kematian Ibu di Jawa Timur terjadi peningkatan, pada tahun 2020 tercatat 565 kasus, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 529 kasus. Hal ini antara lain meninggal karena covid-19.

Sedangkan Angka Kematian Bayi menunjukkan trend menurun tahun 2018 sebanyak 4028 kasus, tahun 2019 sebanyak 3864, dan tahun 2020 sebanyak 3611 kasus. 

Sementara itu, Deputi Bidang ADPIN BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, mengatakan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tentunya harus berjalan beriringan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). 

Baca juga: Perhutani KPH Banyuwangi Barat Siap Realisasikan Target 2022

“Salah satu modal utama yang dapat kita gunakan dalam melaksanakan Program Bangga Kencana adalah ketersediaan data mikro keluarga yang diperoleh dari Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21), ” tandas Teguh.

Menurutnya, data mikro ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan program yang lebih menyentuh bagi kepentingan seluruh masyarakat. Selain itu pula dapat dioptimalkannya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting yang telah terbentuk di Tahun 2021. 

“Terus kawal dan lakukan monitoring agar dapat memastikan TPK di Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, ” katanya.

“Saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bisa meningkatkan performanya, tetap semangat, percaya dan yakin bahwa kita bisa mengatasi permasalahan dalam penanganan stunting dan pencapaian target Program Bangga Kencana di Jawa Timur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ” pungkasnya.

Baca juga: Ketua Umum Partai UKM Indonesia, Syafrudin Budiman Dari Aktivis, Jurnalis dan Politisi

Seusai pengukuhan, Bu Maria Ernawati menyampaikan bahwa BKKBN Jatim akan bergerak sesuai dengan arahan Ibu Gubernur Jawa Timur dengan penguatan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB sebanyak lebih dari 93.000 TPK di seluruh Jawa Timur, sehingga bisa berkolaborasi melaksanakan pendampingan kepada keluarga-keluarga di seluruh desa di Jawa Timur. @red